KASUS 20

Pemerintah Berkomunikasi dengan BI

Jakarta, (Analisa). Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomunikasi dengan bank sentral dan otoritas jasa keuangan sebagai upaya bertukar informasi mengenai langkah penguatan ekonomi nasional pada 2015.

“Tadi kita mengadakan pertemuan denga Gubernur BI dan menteri yang berkaitan kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan supaya semua sinkron dan satu bahasa saling mendukung dan kita harapkan semuanya saling mengisi dan menguntungkan, berkaitan dengan pertumbuhan tahun depan,” kata Presiden dalam keterangan pers di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Dijelaskannya, dalam tiga tahun mendatang, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen.

“Asal nantinya program berkaitan dengan infrastruktur dan jalan kereta api,waduk segera cepat dimulai, akan memberikan triger pertumbuhan ekonomi yang ada jangan sampai kita memulai dipertengahan, karena serapan anggaran menentukan itu (pertumbuhan-red),” kata Kepala Negara.

Meski demikian, Presiden mengatakan pemerintah realistis untuk mencapai target pertumbuhan tujuh persen dalam tiga tahun mendatang dan menetapkan sejumlah pembangunan infrastruktur.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan komunikasi dengan pemerintah merupakan hal yang positif sehingga masing-masing otoritas bisa mengetahui dan saling mendukung langkah yang diambil.

“Tadi kita sangat gembira, kami dalam diskusi itu mendapatkan kesempatan mendiskusikan tantangan jangka pendek dan jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi kisaran tujuh persen lebih. Ada kesempatan evaluasi menjelang akhir tahun, dan persiapkan 2015 dari BI dikesempatan ini, presiden selaku pimpinan dan juga di moneter, kita bisa berkoordinasi dengan baik, kita juga bicarakan melihat peran pemerintah untuk petumbuhan ekonomi dan itu satu kejelasan bagi kami dan melihat Indonesia bagi kita idamkan pertumbuhan tujuh persen dalam waktu tiga tahun harus tercapai,” paparnya. (Ant)

Sumber :

http://analisadaily.com/news/read/pemerintah-berkomunikasi-dengan-bi/92758/2014/12/24

KASUS 19

Analisa Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Ekonomi mikro adalah suatu sistem yang mempelajari kegiatan ekonomi individu, yaitu individu yang posisinya sebagai konsumen dan juga individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen.

Analisa ekonomi mikro dibagi menjadi 3, yaitu :

a). Teori harga;  membahas tentang :

·         Proses pembentukan harga dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa dalam suatu pasar;

·         Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran,

·         Hubungan antara harga permintaan dan penawaran

·         Bentuk-bentuk pasar

·         Menganalisa konsep elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran

b). Teori Produksi; menganalisa tentang :

·         Masalah biaya produksi

·         Tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen

·         Kombinasi faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba mksimum tercapai.

c). Teori Distribusi; membahas tentang :

·         Faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja

·         Tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal

·         Tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha

Sedangkan ekonomi makro  adalah sistem yang mempelajari variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total. Kelahiran teori ekonomi makroditandai dengan dirilisnya sebuah buku yang berjudul "The General Theory of Employment, Interest and money"  pada tahun 1937  yang ditulis oleh J. M. Keynes, seorang ahli ekonomi dari universitas Cambridge, Inggris.

Di dalam buku tersebut tertulis sebuah teori yang mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Banyak ahli ekonomi yang menerima teori ini dan kelompok ahli ini disebut Keynesian Economist.

Sumber:

http://dewiarabianty.blogspot.com/2013/03/analisa-ekonomi-mikro-dan-ekonomi-makro.html

KASUS 18

Masalah Buruh & Subsidi BBM Jadi Risiko Ekonomi Tahun Ini

Jakarta - Memasuki tahun baru, belum berarti permasalahan tahun lalu bisa dihentikan. Permasalahan ekonomi yang fundamental antaralain soal beban subsidi BBM, infrastruktur dan masalah hubungan industrial masih 'menghantui' ekonomi saat ini.

Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa hal yang belum terselesaikan pada tahun lalu sehingga bisa memberikan dampak pada perekonomian saat ini.

Pertama, besarnya beban subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menguras anggaran negara sehingga mengurangi belanja untuk pembangunan infrastruktur. Dampaknya, infrastruktur negara masih belum dapat diperbaiki sehingga menghambat arus barang.

"Saya ingin menekankan ada risiko yang jarang diperhatikan, tapi dampaknya bisa besar terhadap stabilitas makro melalui neraca perdagangan. Pertama, risiko penyumbatan lalu lintas barang akibat infrastruktur jalan yang jelek. Jalan di Indonesia sudah amat sangat tidak memadai dalam menghadapi lalu lintas barang dan orang yang meningkat pesat. Kita sangat jauh tertinggal untuk menutup gap ini," ujarnya kepada detikFinance.

Untuk itu, lanjut Drajad, pemerintah harus mampu mengurangi belanja subsidi BBM ini secara drastis. Selain itu, terdapat risiko memburuknya hubungan industrial yaitu kenaikan upah yang jauh lebih besar dari kenaikan produktivitas yang dapat menyebabkan para pengusaha lari ke negara tetangga Indonesia.

Analisis :

Menurut saya, pemerintah harus lebih memperhitungkan anggaran untuk infrastruktur jalan dibanding pemerintah harus mengerahkan sebagian besar anggaran negara untuk subsidi BBM yang masih dimanfaatkan oleh golongan atas dimana seharus nya BBM bersubsidi tersebut dikhususkan untuk golongan bawah.
Banyak juga resiko yang terjadi akibat minim nya sarana lalu lintas di Indonesia, angka kecelakaan yang cukup tinggi pun tidak bisa dihindari. Tidak hanya untuk pengguna kendaraan pribadi yang harus was-was dijalan tetapi para pengusaha yang mengandalkan jalur darat sebagai kelancaran usaha mereka pun cukup khawatir dengan keadaan lalu lintas sekarang.

Sumber :

http://kiamelioo.blogspot.com/2013/04/tugas-2-analisis-mengenai-permasalahan.html

KASUS 17

Ekonomi Pemerintah Terapkan Bea Masuk Anti-Dumping bagi Produk Baja Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk anti-dumping bagi produk baja luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Rencananya, Januari 2015 kebijakan tersebut sudah mulai berlaku.

"Anti dumping begitu efektif (bagi industri baja nasional). ada asumsi ada dumping kita lakukan tindakan, (produk baja impor harus) bayar (bea masuk anti dumping dengan) uang. Kalau terbukti tidak melakukan itu (membayar), (akan) dikembalikan. Januari 2015 harus mulai," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa malam (23/12/2014). 

Lebih lanjut dia menjelaskan, keputusan penerapan anti-dumping kepada produk baja impor dilakukan guna melindungi industri baja nasional. Pasalnya, kata dia, saat ini suplai baja ke Indonesia sangatlah tinggi dan berpotensi mematikan industri baja nasional. 

Menurut Sofyan, penerapan bea masuk anti dumping tersebut tak perlu membutuhkan peraturan baru. Pasalnya, saat ini ketentuan anti-dumping telah diatur dalam Undang-undang. Sayangnya lanjut dia, selama ini penerapan kebijakan tersebut kurang tegas dilakukan oleh pemerintah.

"Sudah ada peraturannya tapi selama tidak dilakukan saja, sudah sekian lama kita membiarkan industri ini seperti itu. Dalam kondisi baja dunia yang melimpah seperti sekarang, kalau tidak dilakukan bisa way out industri kita," kata dia. 

Sementara itu, selain bea masuk anti dumping, pemerintah juga akan menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) kepada produk baja lokal maupun impor. Hal tersebut dilakukan untuk memperketat mutu dari produk baja itu sendiri. "Pokoknya ada sekitar 14 poin upaya yang kita lakukan secara bersama untuk melindungi industri baja nasional," kata Sofyan.

Penulis: Yoga Sukmana

Editor: Bambang Priyo Jatmiko

Sumber :

http://bisniskeuangan.kompas.com/

KASUS 16

Tetapkan RAPBN-P 2015, Pemerintah Ubah Asumsi Makro

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menyusun kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Sejumlah asumsi makro pun diubah dalam postur anggaran perbaikan itu.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan asumsi-asumsi makro yang digunakan pemerintah dalam RAPBN-P 2015. Dia memaparkan pertumbuhan ekonomi disepakati 5,8 persen, inflasi 5 persen, dan surat perbendaharaan negara selama 3 bulan yakni 6,2 persen.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan patokan nilai tukar Rp 12.200 per dollar AS dan harga minyak mentah yakni 170 dollar AS per barel. Adapun lifting minyak yang ditetapkan yakni 849.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1,12 juta barel per hari.

Beberapa asumsi makro yang digunakan berubah dibandingkan APBN 2015 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa hal yang diubah yakni inflasi yang sebelumnya hanya 4,4 persen dan nilai tukar yang sebelumnya ditetapkan Rp 11.900 per dollar AS.

Lainnya yaitu lifting minyak pada APBN 2015 yakni 900.000 barel per hari dan lifting gas pada APBN 2015 sebesar 1,248 juta barel per hari.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan RAPBN-P 2015 ini akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada minggu kedua bulan Januari.

“Minggu kedua bulan Januari begitu DPR mulai aktif, akan kami serahkan kerangka ini,” kata dia.

Penulis: Sabrina Asril

Editor: Fidel Ali Permana

Sumber :

http://bisniskeuangan.kompas.com/

KASUS 15

Ekonomi LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menahan tingkat bunga penjaminan simpanan untuk periode 15 September 2014-14 Januari 2015.

Dalam penjelasan resminya, Jumat (19/12/2014), suku bunga penjaminan simpanan berdenominasi rupiah untuk bank umum sebesar 7,75 persen dan valuta asing 1,5 persen.  Sementara itu untuk suku bunga penjaminan simpanan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) sebesar 10,25 persen.

"Tingkat bunga penjaminan simpanan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa komponen Suku Bunga Pasar (SBP) untuk simpanan dalam rupiah di Bank Umum pada periode evaluasi tanggal 17 November sampai dengan 12 Desember 2014 tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk simpanan valas pada periode evaluasi yang sama mengalami penurunan tipis sebesar 2 basis poin," tulis LPS.

LPS menilai kondisi likuiditas perbankan relatif stabil dengan tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bergerak searah dengan target kebijakan Bank Indonesia. "Namun demikian, perbankan tetap perlu memperhatikan kondisi likuiditas yang diperkirakan masih memiliki risiko mengetat."

Apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. 

Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

LPS menghimbau agar perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan.

Editor: Bambang Priyo Jatmiko

 Sumber :

www.kompas.com

KASUS 14

Tingkatkan penerimaan, ini jurus Kemenkeu perkuat Ditjen Pajak

Merdeka.com - Pemerintah berencana memperkuat institusi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan guna meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Untuk itu, pemerintah memberikan empat fleksibilitas untuk kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak.

"Ada 4 fleksibilitas di bidang pembenahan organisasi, SDM, penerimaan remunerasi, dan penganggaran," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin usai rakor di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut dia, penguatan kelembagaan pajak tidak perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hanya saja, kata dia, penarikan pajak tetap harus menggunakan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sesuai dengan UU Pajak.

"Itu tetap berjalan dengan peraturan pajak. Yang kita perkuat kelembagaannya saja. Narik pajak segala macam tetap menggunakan KUP," kata dia.

Kiagus menambahkan Ditjen Pajak juga bakal melakukan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Hal tersebut untuk menindak adanya pelanggaran dalam perpajakan.

"Selama ini sudah semakin membaik ada kerja sama dengan Polri dengan Kejagung dan KPK semua makin baik dan kita berharap makin bagus," pungkas dia.*(mdk/bim)*TAG BERITA

  

Sumber :

http://m.merdeka.com/uang/tingkatkan-penerimaan-ini-jurus-kemenkeu-perkuat-ditjen-pajak.html

KASUS 13

Ekspor Non Migas RI Bisa Tumbuh 20% di 2015

Liputan6.com, Jakarta - Ekspor sektor non-migas Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 15 persen-20 persen pada 2015. Namun, ada tiga faktor penting agar ekspor non-migas Indonesia bisa mencapai angka tersebut pada tahun depan.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menyebutkan faktor pertama, yaitu kondisi ekonomi dunia yang masih menjadi faktor terbesar mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

"Kalau ekonominya bagus maka ekspor Indonesia akan baik, tapi kalau lesu, kita akan turun," ujarnuya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2014).

Kedua, yaitu ketersediaan infrastruktur perdagangan. Dia mencontohkan jika proses pembangunan Pelabuhan Kali Baru di kawasan Tanjung Priok bisa segera diselesaikan, maka sangat berguna dalam mendorong ekspor Indonesia.

"Kalau Tanjung Priok sudah jadi itu bagus sekali. Kemudian bagaimana manfaatkan double track pantai utara Jawa juga bisa berikan tambah. Ketersediaan listrik juga untuk  peningkatan aktifitas industri. Memang pertumbuhan belum spektakuler tapi akan ada growth," lanjutnya.

Ketiga yaitu masuknya investasi. Semakin banyak investasi yang masuk, maka akan mendorong daya saing bagi produk-produk dalam negeri.

"Sepanjang periode 2012-2014 tercatat investasi yang masuk masih positif. Investasi yang masuk tahun lalu dan tahun ini mudah-mudahan hasilnya bisa dirasakan pada 2015. Sayangnya selama ini masih banyak di end product bukan intermediet product," kata dia.

Bayu menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuan ekspor non-migas Indonesia berkisar antara 11 persen-12 persen. Bila ketiga faktor ini terpenuhi, maka ekspor Indonesia bisa meningkat hingga 20 persen pada 2015.

"Rata-rata dalam 10 tahun terakhir, kita tumbuh 11 persen-12 persen per tahun pertumbuhan ekspor. Kalau melihat dari situ, tahun depan 15 persen-20 persen untuk non migas," tandasnya. (Dny/Ndw)

Credits: Nurseffi Dwi Wahyuni

Sumber :

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2151979/ekspor-non-migas-ri-bisa-tumbuh-20-di-2015

KASUS 12

4 Investor Siap Tanam Rp 8,37 Triliun di Industri Padat Karya RI

Liputan6.com, Jakarta -* Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan lembaganya akan terus mendorong investasi sektor industri padat karya karena memiliki nilai strategis untuk menggerakkan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja dan menyumbang devisa negara.

Hal tersebut diungkapkan Franky dalam acara Dialog dengan investor dan asosiasi industri makanan dan minuman (mamin),  furniture dan mainan anak di Jakarta, Rabu (24/12/2015).

Dalam periode Oktober hingga 22 Desember tahun 2014, BKPM menerima komitmen nilai investasi untuk industri padat karya senilai US$ 672 juta atau setara Rp 8,37 triliun dari 4 investor.

Nilai investasi tersebut sangat mungkin bertambah karena sepanjang periode tersebut, BKPM mencatat ada 13 investor yang mengindikasikan minat investasi.

“Dialog ini merupakan upaya kami di BKPM untuk mendorong realisasi investasi di sektor padat karya, khususnya investor lama yang akan melakukan perluasan. Salah satunya adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan dan fasilitasi yang dapat dilakukan BKPM,” jelas Franky.

Sebelumnya, pada Senin (22/12) kemarin, BKPM juga telah menyelenggarakan dialog dengan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

Franky menambahkan, ada dua isu yang menjadi concern pelaku usaha di industri padat karya ketika akan melakukan perluasan investasi, yaitu kerumitan proses perizinan khususnya di daerah dan persoalan ketenagakerjaan.

Menanggapi masalah tersebut, dia menyatakan, proses integrasi perizinan baik di pusat dan daerah yang sekarang sedang dipersiapkan oleh BKPM merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah perizinan sehingga investor yang akan menambah investasinya dalam bentuk perluasan usaha menjadi lebih mudah.

“Sementara untuk isu ketenagakerjaan, BKPM akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga dapat mendukung berkembangnya industri padat karya. “ lanjut Franky.

Saat ini di Indonesia terdapat 7,5 juta pengangguran langsung dan 37 juta juta pengangguran terselubung (hanya bekerja selama dua jam) dan pertumbuhan 2,5 tenaga kerja baru setiap tahunnya.

Serap tenaga kerja

Sementara itu, kalangan asosiasi industri yang hadir menyatakan kesiapannya untuk perluasan investasi dalam rangka  pemenuhan kebutuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Rudi T Luwiya dari Asosasi Mebel Indonesia (Asmindo) menyatakan nilai ekspor mebel Indonesia saat ini mencapai US$ 1,8 Miliar dari potensi pasar mebel dunia sebesar US$ 400 miliar.

Sementara tenaga kerja yang terserap sebanyak 3,6 juta orang. Angka tersebut masih di bawah Vietnam di mana ekspor mebelnya sudah mencapai US$ 5,2 miliar.

“Potensi pengembangan mebel Indonesia cukup besar. Apabila hambatan investasi dapat dhilangkan, kami yakin dapat meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja hingga dua kali lipat,” urai Rudy.

Hal senada juga dikemukakan Thomas Darmawan, pelaku industri pengolahan hasil laut. Menurutnya apabila terdapat bahan baku ikan hingga 1 juta ton, industri pengolahan hasil laut dapat menyerap 500 ribu angkatan kerja baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga US$ 15 Miliar dari yang ada saat ini.

“Kebijakan moratorium  izin penagkapan ikan yang dikeluarkan Menteri KKP dapat mendukung tercapainya target tersebut,” tambah Thomas. (Ndw)

Credits: Nurseffi Dwi Wahyuni

Sumber:

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2152091/4-investor-siap-tanam-rp-837-triliun-di-industri-padat-karya-ri

KASUS 11

EkonomiLanjutkan Kenaikan, IHSG Dibuka Menguat 28 Poin

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring dengan menghijaunya bursa global, Indeks Harga Saham Gabungan, Jumat (19/12/2014) melaju di zona hijau. IHSG dibuka naik 28,36 poin ke posisi 5.141,71.

Indeks Dow Jones 18 September 2014 ditutup di level 17,778.15 atau menguat 421.28 point (2,43 persen). Sedangkan Indeks S&P500 juga ditutup melejit 2,40 persen ke level 2.061,23. Bursa Asia pun bergerak naik mengikuti sentimen positif di bursa Wall Street. 

Riset Woori Korindo Securities Indonesia memroyeksikan IHSG akan berada pada rentang support 5.070-5.090 dan resisten 5.120-5.138. White marubozu berada di atas area lower bollinger band (LBB ). MACD mulai berkurang pelemahannya dengan histogram negatif yang memendek. RSI, Stochastic, dan William’s %R mulai berbalik naik.

"Tampaknya pelaku pasar masih memanfaatkan mulai adanya tren kenaikan. Sepanjang tidak dimanfaatkan untuk sell off maka laju IHSG dapat berpotensi menguat kembali," tulisnya.

Hingga sekitar pukul 09.20 WIB, IHSG bertambah 29,92 poin (0,59 persen) menjadi 5.143,27. Tercatat 164 saham naik, 37 saham turun, dan 64 saham stagnan. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 852,51 miliardengan volume 948,81 juta lot saham

Editor: Erlangga Djumena

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/

tugas 4

Paragraf Generalisasi

       Perbankan Indonesia telah mengalami perubahan orientasi sejak terjadi deregulasi keuangan Di Indonesia. Sebelum tahun 1980-an, bank-bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan bank akan datang dan mencari bank. Berbeda dengan kondisi setelah tahun 1983, bank telah tumbuh spektakuler baik menyangkut jumlah bank maupun jumlah produk / jasa yang ditawarkan ditunjang pelayanan yang modern. Persaingan antar bank menjadi semakin tajam baik pada level inovasi produk, level bunga maupun level pelayanan."Jadi pelayanan sempurna, bahkan super sempurna menjadi keharusan bagi bank untuk memenangkan persaingan. Selain itu, bank juga harus menggeser orientasi produk ke orientasi nasabah."

Paragraf Analogi

       Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi agenda pemerintah ternyata bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, yaitu terdapat sisi positif dan sisi negatif. Di satu sisi, dengan tidak menaikkan harga BBM merupakan berita gembira untuk masyarakat. Namun di sisi lain hal tersebut membuat volume BBM meningkat sehingga beban pemerintah terhadap subsidi BBM semakin meningkat pula. Hal ini dapat di ibaratkan dengan sekeping mata uang logam yang memiliki 2 sisi mata uang dengan gambar dan maksud yang berbeda pada setiap sisinya.  Ada konsekuensi dengan tidak dinaikkannya harga BBM yaitu bertambahnya volume pemakaian BBM. Namun di satu hal dengan di naikkannya Bahan Bakar Minyak ( BBM ) oleh pemerintah, biasanya bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari pun ikut mengalami kenaikkan harga. Ini sangat memberatkan masyarakat pada umumnya terutama kalangan menengah ke bawah. Bahkan bukan hanya kebutuhan pokok saja, tapi pelayanan publik pun akan sendirinya mengalami kenaikkan tarif.

Paragraf Kausalitas ( Sebab – Akibat )

       Pemerintah dan Bank Indonesia, selama beberapa tahun ini terus menggaungkan rencana untuk melakukan penyederhanaan mata uang atau redenominasi. Dalam artian menghilangkan deretan angka nol dalam mata uang. Bisa tiga angka nol atau kurang yang dihilangkan. Penyederhanaan mata uang bukan memangkas nilai uang yang dimiliki masyarakat.Penghilangan angka nol dalam rupiah, dilakukan agar masyarakat terbiasa membawa uang pecahan kecil. Seiring dengan bertambahnya inflasi maka masyarakat dipaksa membawa uang dengan dengan nominal besar. Namun akibat dari penyederhanaan mata uang, nantinya uang logam akan muncul lagi padahal saat ini uang logam sudah jarang digunakan. Selain itu jika masyarakat tidak mengenal baik rencana redenominasi tersebut, maka akan menimbulkan inflasi yang tentunya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia.

Sumber :

http://sintaalastast.blogspot.com/2012/11/contoh-paragraf-yang-berkaitan-dengan.html?m=1

tugas 3

Paragraf Deduktif

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara efektif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur. Seorang anak keluarga kaya yang tidakmau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur. Ibu rumah tangga dan anak orang kaya tersebut dinamakan penganggur sukarela.

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat perhubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu ia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Paragraf Induktif

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.    

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu ia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.                      

Nyatalah bahwa pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat, dan oleh sebab itu secara terus menerus usaha-usaha harus dilakukan untuk mengatasinya.

Paragraf Deduktif-Induktif (Campuran)

       Saat ini Indonesia sedang berusaha membangkitkan perekonomiannya.Banyak usaha yang dilakukan, mulai dari menekan jumlah barang import yang mengalahkan pemakaian barang lokal.

 Pemerintah juga meluaskan lapangan pekerjaan, agar sumber daya manusia (SDM) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Negara. Bagipelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan perekonomian Negara tentunya akan diberikan sanksi tegas. Karna yang kita ketahui Indonesia terpuruk akibat KKN yang terjadi di segala institusi. 

Oleh karena itu, dengan usaha yang dilakukan sekarang diharapkan Indonesia dapat membangkitkan perekonomiannya.

Sumber :

referensi makroekonomi teori pengantar edisi ketiga sadono sukirno

http://perlutahuitu.blogspot.com/2012/11/contoh-paragraf-deduktif-induktif-dan.html?m=1

http://agilbhetec.blogspot.com/2013/11/artikel-paragraf-deduktif-dan-paragraf.html?m=1